Wikia

Wiki Ahmad

Surat Edaran Dirjen Perbendaharaan Nomor SE-7/PB/2012

Comments0
45pages on
this wiki

KEMENTERIAN KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA

DIREKTORAT JENDERAL PERBENDAHARAAN

 

 

Yth.    1.  Para Kepala Kantor Wilayah Direktorat Jenderal Perbendaharaan

          2.  Para Kepala Kantor Pelayanan Perbendaharaan Negara                           

 

 

SURAT EDARAN

 

NOMOR SE-7/PB/2012

 

TENTANG

 

PETUNJUK LEBIH LANJUT PERATURAN DIREKTUR JENDERAL PERBENDAHARAAN NOMOR
PER-89/PB/2011 TENTANG
MEKANISME PENGIRIMAN DAN KOREKSI DATA
PADA KANTOR PELAYANAN PERBENDAHARAAN NEGARA


 

A.    Umum

Peraturan Direktur Jenderal Perbendaharaan Nomor PER-89/PB/2011 tentang Mekanisme Pengiriman dan Koreksi Data pada Kantor Pelayanan dan Perbendaharaan Negara mengatur bahwa koreksi data penerimaan dan pengeluaran negara tidak mengubah data awal dan laporan yang telah disampaikan. Agar peraturan tersebut dapat dilaksanakan dengan baik perlu ditetapkan surat edaran tentang petunjuk lebih lanjut Peraturan Direktur Jenderal Perbendaharaan Nomor PER-89/PB/2011 tentang Mekanisme Pengiriman dan Koreksi Data pada Kantor Pelayanan Perbendaharaan Negara.

B.    Maksud dan Tujuan

1.    Untuk menetapkan tanggal koreksi data.

2.    Untuk memperlancar proses penyusunan laporan keuangan pada KPPN.

3.    Untuk memperlancar pelaksanaan rekonsiliasi Tingkat Kuasa BUN Daerah pada KPPN.

C.    Ruang Lingkup

1.      Ruang lingkup koreksi data;

2.      Penetapan tanggal batas waktu (cut-off) koreksi data;

3.      Penetapan tanggal koreksi atas koreksi setelah tanggal batas waktu (cut-off) Semesteran namun sebelum tanggal batas waktu (cut-off) Bulanan;

4.      Koreksi data pada tanggal hari libur (hari libur nasional, cuti bersama, dan hari libur lokal);

5.      Penyelesaian atas data transaksi tidak ter-posting;

6.      Prosedur kirim data karena terjadi force majeure;

7.      Prosedur rekonsiliasi Tingkat Kuasa BUN Daerah di KPPN.

D.   Dasar

Peraturan Direktur Jenderal Perbendaharaan Nomor PER-89/PB/2011 tentang Mekanisme Pengiriman dan Koreksi Data pada Kantor Pelayanan dan Perbendaharaan Negara.

E.    Tata Cara Pelaksanaan

1.    Ruang lingkup koreksi data

a.    Koreksi data pada KPPN dilakukan terhadap:

1)    Data setoran penerimaan negara melalui Bank/Pos Persepsi; dan/atau

2)    Data pengeluaran dan/atau potongan melalui penerbitan SPM/SP2D.

b.    Koreksi data pada KPPN juga termasuk transaksi:

1)    Perekaman Penerimaan dan Pengeluaran Kiriman Uang;

2)    Perekaman Saldo Kas Harian;

3)    Perekaman Saldo Awal;

4)    Perekaman Penarikan Pinjaman (Reksus);

5)    Perekaman Penerimaan Negara Non MPN;

6)    Perekaman NTPN-Sementara;

7)    Perekaman rekening koran;

8)    Ralat Surat Perintah Pengesahan Hibah Langsung (SP2HL);

9)    Ralat Surat Perintah Pengesahan Pengembalian Pendapatan Hibah Langsung (SP4HL); dan

10) Memo Pencatatan Hibah Langsung Barang/Jasa/Surat Berharga (MPHL-BJS).

c.    Revisi DIPA tidak termasuk ruang lingkup koreksi data.

d.    Ralat Surat Perintah Pengesahan Pendapatan dan Belanja (SP3B) Badan Layanan Umum berpedoman pada Peraturan Direktur Jenderal Perbendaharaan Nomor PER-30/PB/2011 tentang Mekanisme Pengesahan Pendapatan dan Belanja Satuan Kerja Badan Layanan Umum.

2.    Penetapan tanggal batas waktu (cut-off) koreksi data

a.    Pasal 6 ayat (1) huruf b s.d. huruf f Peraturan Direktur Jenderal Perbendaharaan No. PER-89/PB/2011 memerlukan penetapan tanggal batas waktu (cut off) koreksi data.

b.    Tanggal batas waktu (cut off) koreksi data ditetapkan sebagai berikut:

1)    Batas waktu (cut-off) Bulanan ditetapkan setiap tanggal 15 bulan berikutnya;

2)    Batas waktu (cut-off) Semesteran ditetapkan tanggal 31 Juli tahun berkenaan;

3)    Batas waktu (cut-off) Tahunan ditetapkan tanggal 30 Juni tahun berikutnya.

c.    Dengan ditetapkannya tanggal batas waktu (cut off) tersebut, maka:

1)    tanggal pelaporan hari kerja akhir bulan berkenaan masih terbuka dan laporannya masih dapat berubah sampai dengan tanggal 15 bulan berikutnya;

2)    tanggal pelaporan hari kerja akhir bulan Juni masih terbuka dan laporannya masih dapat berubah sampai dengan tanggal 31 Juli;

3)    tanggal pelaporan hari kerja akhir bulan Desember masih terbuka dan laporannya masih dapat berubah sampai dengan tanggal 30 Juni tahun berikutnya.

d.    Dalam hal KPPN telah menyampaikan LKPP Bulanan dan LKPP Semesteran sebelum tanggal batas waktu (cut-off) dan terjadi koreksi sampai dengan tanggal batas waktu (cut-off) sehingga mempengaruhi LKPP yang telah disampaikan, KPPN menyampaikan kembali LKPP sesuai ketentuan.

e.    Dalam hal terdapat koreksi data sebelum cut-off bulanan atau cut-off semesteran yang mempengaruhi file GL (Buku Besar) tanggal akhir hari kerja bulan atau tanggal akhir hari kerja semester, KPPN melakukan posting ulang dan kirim ulang file GL (Buku Besar) bersamaan dengan pengiriman file GL (Buku Besar) harian.

f.     Pengiriman ulang file GL (Buku Besar) oleh KPPN dan penerimaan ulang file GL (Buku Besar) sebagaimana dimaksud pada huruf e paling lambat sesuai tanggal batas waktu (cut-off).

g.    Dalam hal pengiriman ulang file GL (Buku Besar) melewati tanggal batas waktu (cut-off), KPPN menerbitkan berita acara kirim ulang dan menyampaikannya kepada Direktorat Sistem Perbendaharaan dan Kanwil Ditjen Perbendaharaan.

h.    Berita Acara sebagaimana dimaksud pada huruf g dapat menggunakan format sebagaimana Lampiran I surat edaran ini.

3.    Penetapan tanggal koreksi atas koreksi setelah tanggal batas waktu (cut-off) Semesteran namun sebelum tanggal batas waktu (cut-off) Bulanan

a.    Pasal 6 ayat (1) huruf b Peraturan Direktur Jenderal Perbendaharaan No. PER-89/PB/2011 mengatur bahwa koreksi atas data transaksi sampai dengan bulan sebelumnya yang dilakukan pada bulan berjalan, sepanjang LKPP Bulanan belum disampaikan, masuk dalam laporan tanggal akhir hari kerja bulan sebelumnya.

b.    Pasal 6 ayat (1) huruf e Peraturan Direktur Jenderal Perbendaharaan No. PER-89/PB/2011 mengatur bahwa koreksi atas data transaksi sampai dengan bulan Juni yang dilakukan pada bulan sesudahnya, sepanjang LKPP Semesteran telah disampaikan, masuk dalam laporan tanggal dilakukan koreksi.

c.    Dalam hal koreksi atas data transaksi sampai dengan bulan Juni dilakukan pada bulan sesudahnya, sepanjang LKPP Semesteran telah disampaikan (telah lewat cut-off Semesteran) namun LKPP Bulanan belum disampaikan (belum lewat cut-off Bulanan), masuk dalam laporan tanggal akhir hari kerja bulan sebelumnya (ketentuan huruf a).

Contoh:

Tanggal 11 Mei 2012 tanggal transaksi.

Tanggal 31 Juli 2012 tanggal batas waktu (cut-off) Semesteran.

Tanggal 15 Agustus 2012 tanggal batas waktu (cut-off) Bulanan.

1)  Apabila pada tanggal 18 Juli 2012 terdapat koreksi data transaksi tanggal 11 Mei 2012, maka koreksi tersebut masuk laporan tanggal 29 Juni 2012 karena tanggal 18 Juli 2012 adalah belum cut-off Semesteran;

2)  Apabila pada tanggal 3 Agustus 2012 terdapat koreksi data transaksi tanggal 11 Mei 2012, maka koreksi tersebut masuk laporan tanggal 31 Juli 2012 karena tanggal 3 Agustus 2012 adalah telah cut-off Semesteran namun belum cut-off Bulanan;

3)  Apabila pada tanggal 23 Agustus 2012 terdapat koreksi data transaksi tanggal 11 Mei 2012, maka koreksi tersebut masuk laporan tanggal 23 Agustus 2012 karena tanggal 23 Agustus 2012 adalah telah cut-off Semesteran dan cut-off Bulanan dengan data kirim terakhir tanggal 22 Agustus 2012.

4.    Koreksi data pada tanggal hari libur (hari libur nasional, cuti bersama, dan hari libur lokal)

a.    Hari libur terdiri dari:

1)    Hari libur nasional yaitu hari Sabtu, hari Minggu, dan hari yang berdasarkan ketentuan ditetapkan sebagai hari libur nasional.

2)    Cuti bersama yaitu tanggal yang berdasarkan ketentuan ditetapkan sebagai tanggal cuti bersama.

3)    Hari libur lokal yaitu hari yang berdasarkan peraturan pemerintah daerah berkenaan ditetapkan sebagai hari libur daerah.

b.    Koreksi data harian agar dihindari menghasilkan tanggal koreksi hari libur.

Contoh:

Data transaksi hari Jumat sudah dilakukan posting dan kirim pada hari yang sama, namun setelah pengiriman data tersebut pada hari yang sama atau pada hari Sabtu dilakukan koreksi, maka koreksi tersebut akan mendapatkan tanggal koreksi hari Sabtu (hari libur).

c.    Oleh karena itu, KPPN agar melakukan posting dan kirim data tanggal hari libur setelah melakukan posting dan kirim data tanggal hari kerja terakhir sebelum hari libur.

Contoh:

Tanggal 17 Mei 2012 adalah hari libur (Hari Raya Waisak);

Tanggal 18 Mei 2012 adalah hari libur (cuti bersama);

Tanggal 19 Mei 2012 adalah hari libur (Hari Sabtu);

Tanggal 20 Mei 2012 adalah hari libur (Hari Minggu);

Tanggal 21 Mei 2012 adalah hari libur (Hari Libur Lokal);

Tanggal 16 Mei 2012 adalah hari kerja terakhir sebelum hari libur.

1)   Apabila KPPN melakukan posting dan kirim data tanggal 16 Mei 2012 pada tanggal 16 Mei 2012 pukul 15.00, KPPN agar melanjutkan posting dan kirim untuk data tanggal 17 s.d. 21 Mei 2012 pada hari yang sama.

Dengan prosedur posting dan kirim data sebagaimana pada poin 1),maka :

·      Koreksi yang dilakukan pada tanggal 16 Mei 2012 setelah pukul 15.00 waktu setempat atau hari libur (tanggal 17 s.d. 21 Mei 2012) akan mendapatkan tanggal koreksi tanggal 22 Mei 2012.

2)   Apabila KPPN melakukan posting dan kirim data tanggal 16 Mei 2012 pada tanggal 22 Mei 2012 pukul 10.00 waktu setempat, KPPN agar melanjutkan posting dan kirim untuk data tanggal 17 s.d. 21 Mei 2012 pada hari yang sama.

Dengan prosedur posting dan kirim data sebagaimana pada poin 2), maka:

·      Koreksi yang dilakukan pada hari libur (tanggal 17 s.d. 21 Mei 2012) atau tanggal 22 Mei 2012 sebelum pukul 10.00 waktu setempat akan mendapatkan tanggal koreksi tanggal 16 Mei 2012.

d.    Dalam hal KPPN tidak melakukan prosedur posting dan kirim data sebagaimana diatur pada huruf b, maka koreksi data akan menghasilkan tanggal koreksi hari libur.

Contoh

Tanggal 17 Mei 2012 adalah hari libur (Hari Raya Waisak);

Tanggal 18 Mei 2012 adalah hari libur (cuti bersama);

Tanggal 19 Mei 2012 adalah hari libur (Hari Sabtu);

Tanggal 20 Mei 2012 adalah hari libur (Hari Minggu);

Tanggal 21 Mei 2012 adalah hari libur (Hari Libur Lokal);

Tanggal 16 Mei 2012 adalah hari kerja terakhir sebelum hari libur.

1)  Apabila KPPN melakukan posting dan kirim data tanggal 16 Mei 2012 pada tanggal 16 Mei 2012 pukul 15.00 waktu setempat namun tidak dilanjutkan posting dan kirim data tanggal 17 s.d. 21 Mei 2012.

Dengan prosedur posting dan kirim data sebagaimana pada poin 1), maka:

·      Koreksi yang dilakukan pada tanggal 16 Mei 2012 setelah pukul 15.00 waktu setempat atau hari libur (tanggal 17 s.d. 21 Mei 2012) akan mendapatkan tanggal koreksi tanggal 17 Mei 2012 (hari libur).

2)  Apabila KPPN melakukan posting dan kirim data tanggal 16 Mei 2012 pada tanggal 22 Mei 2012 pukul 10.00 waktu setempat namun tidak dilanjutkan posting dan kirim data tanggal 17 s.d. 21 Mei 2012.

Dengan prosedur posting dan kirim data sebagaimana pada poin 2), maka:

·      Koreksi yang dilakukan pada hari libur (tanggal 17 s.d. 21 Mei 2012) atau tanggal 22 Mei 2012 sebelum pukul 10.00 waktu setempat akan mendapatkan tanggal koreksi tanggal 17 Mei 2012 (hari libur).

e.    Koreksi data yang dilakukan sebelum tanggal cut-off bulanan atau cut-off semesteran tidak menghasilkan tanggal koreksi hari libur kecuali hari libur lokal.

f.     Hari libur lokal pada hari kerja terakhir bulan diperlakukan sebagai hari kerja sehingga KPPN melakukan posting dan kirim data tanggal tersebut.

Contoh:

Tanggal 28 September 2012 hari kerja terakhir bulan dan untuk wilayah tertentu ditetapkan sebagai hari libur lokal.

Tanggal 29, 30 September 2012 hari libur nasional.

1)  Apabila pada tanggal 28 September 2012, data tanggal 28 September 2012 telah di-posting dan dikirim pada pukul 15.00 waktu setempat sedangkan tanggal 29 dan 30 September 2012 belum atau telah posting dan kirim data, kemudian terdapat koreksi pada pukul 16.00 waktu setempat, maka koreksi tersebut masuk laporan tanggal 28 September 2012.

2)  Apabila pada tanggal 1 Oktober 2012, data tanggal 28 September 2012 di-posting dan dikirim pada pukul 10.00 waktu setempat sedangkan tanggal 29 dan 30 September 2012 belum atau juga telah posting dan kirim data, kemudian terdapat koreksi pada pukul 11.00 waktu setempat, maka koreksi tersebut masuk laporan tanggal 28 September 2012.

g.    Proses posting dan kirim data sangat mempengaruhi penentuan tanggal koreksi.

5.    Penyelesaian atas data transaksi tidak ter-posting

a.    Dalam hal terdapat transaksi tidak ter-posting, KPPN tetap melakukan pengiriman file GL (Buku Besar) kepada Direktorat Sistem Perbendaharaan dan Kanwil Ditjen Perbendaharaan.

b.    KPPN menindaklanjuti transaksi tidak ter-posting melalui koreksi data sesuai ketentuan.

c.    Dalam menindaklanjuti transaksi tidak ter-posting, KPPN agar berkoordinasi dengan Kanwil Ditjen Perbendaharaan, Satker, Bank/Pos Persepsi, dan pihak lain yang terkait.

d.    Transaksi tidak ter-posting dapat disebabkan karena :

1)    Transaksi salah sehingga tidak ter-posting; atau

2)    Transaksi benar namun tidak ter-posting yang disebabkan antara lain tidak adanya posting rule atau sebab teknis lainnya.

e.    Dalam hal transaksi tidak ter-posting disebabkan karena transaksi salah, maka :

1)    KPPN melakukan koreksi data sesuai ketentuan sehingga transaksi tersebut dapat ter-posting.

2)    Hasil koreksi tersebut membentuk transaksi baru pada Aplikasi Vera pada tanggal terbentuknya koreksi (tanggal koreksi).

 

f.     Dalam hal transaksi tidak ter-posting disebabkan karena tidak adanya posting rule atau sebab teknis lainnya, maka transaksi tersebut tidak dilakukan koreksi data, namun KPPN melakukan posting ulang tanggal terjadinya transaksi, dengan prosedur sebagai berikut:

1)    Berdasarkan posting rule atau penyelesaian permasalahan karena sebab teknis lainnya yang telah ditetapkan Kantor Pusat Ditjen Perbendaharaan, Kepala KPPN menerbitkan nota dinas kepada Supervisor untuk melakukan posting dan kirim ulang.

2)    Supervisor melakukan posting dan kirim ulang tanggal terjadinya transaksi dengan menginput tanggal dan nomor nota dinas.

Contoh input nota dinas

Nota dinas adalah ND-99999/WPB.00/KP.00/2012 tanggal 27 Januari 2012 di-input 99999 pada nomor nota dan 27-01-2012 pada tanggal nota.

3)    Supervisor menerbitkan berita acara posting dan kirim ulang dengan mengetahui Kepala KPPN dan menyampaikannya kepada Direktorat Sistem Perbendaharaan dan Kanwil Ditjen Perbendaharaan.

g.    Berita Acara sebagaimana dimaksud pada huruf f point 3) menggunakan format sebagaimana Lampiran I surat edaran ini.

6.    Prosedur kirim data karena terjadi force majeure

a.    Termasuk dalam kondisi force majeure adalah bencana alam, data crash, dan data corrupt.

b.   KPPN dilarang melakukan intervensi secara langsung ke database KPPN tanpa melalui prosedur yang telah ditetapkan.

c.    Dalam hal terjadi force majeure yang mengakibatkan database KPPN rusak/hilang, KPPN melakukan hal-hal sebagai berikut:

1)    melakukan restore data dengan menggunakan backup data sampai dengan tanggal dengan status sudah kirim data;

2)    melakukan proses ulang transaksi;

3)    melakukan pengiriman ulang file GL (Buku Besar) kepada Direktorat Sistem Perbendaharaan dan Kanwil Ditjen Perbendaharaan;

4)    menyusun Berita Acara yang memuat kronologis pada poin 1) sampai dengan poin 3) dan menyampaikannya kepada Direktorat Sistem Perbendaharaan dan Kanwil Ditjen Perbendaharaan.

Contoh kasus :

·         Tanggal 20 Maret 2012 terjadi crash pada database KPPN dengan status pengiriman data terakhir tanggal 19 Maret 2012.

·         Backup data yang dimiliki KPPN adalah backup data tanggal 15 Maret 2012.

·         Atas hal tersebut, KPPN melakukan hal-hal sebagai berikut:

1)    melakukan restore data dengan menggunakan backup data sampai dengan tanggal 15 Maret 2012;

2)    melakukan proses ulang transaksi tanggal 16 sampai dengan 20 Maret 2012;

3)    melakukan pengiriman ulang file GL (Buku Besar) tanggal 16 sampai dengan 20 Maret 2012 kepada Direktorat Sistem Perbendaharaan dan Kanwil Ditjen Perbendaharaan;

4)    menyusun Berita Acara dan menyampaikannya kepada Direktorat Sistem Perbendaharaan dan Kanwil Ditjen Perbendaharaan.

d.    Berita Acara sebagaimana dimaksud pada huruf c point 4) menggunakan format sebagaimana Lampiran II surat edaran ini.

7.    Prosedur rekonsiliasi Tingkat Kuasa BUN Daerah di KPPN

a.    Pada aplikasi SAI tidak menggunakan mekanisme koreksi dalam melakukan koreksi/perbaikan atas suatu kesalahan, sehingga pada saat rekonsiliasi dengan KPPN dapat terjadi perbedaan data terkait tanggal pembukuan.

b.    Sepanjang perbedaan data tersebut hanya karena perbedaan tanggal pembukuan koreksi, maka Berita Acara Rekonsiliasi (BAR) dapat diterbitkan dengan menjelaskan perbedaan data tersebut dalam BAR/Lampiran BAR.

F.    Ketentuan Penutup

1.    Para Kepala KPPN agar mematuhi pelaksanaan Surat Edaran ini dan menyampaikan maksud surat edaran ini kepada satuan kerja di lingkungan kerja masing-masing.

2.    Para Kepala Kantor Wilayah Direktorat Jenderal Perbendaharaan agar mengawasi pelaksanaan Surat Edaran ini.

 

          Demikian untuk dipedomani dan dilaksanakan sebagaimana mestinya.

 

 

                                                                             Ditetapkan di Jakarta

                                                                             Pada tanggal 6 Februari 2012

                                                                             Direktur Jenderal,

 

 

 

 

                                                                             AGUS SUPRIJANTO

                                                                             NIP. 19530814 197507 1 001

 

Tembusan :

1.    Sekretaris Direktorat Jenderal Perbendaharaan;

2.    Para Direktur di lingkungan Kantor Pusat Direktorat Jenderal Perbendaharaan.

Around Wikia's network

Random Wiki