FANDOM


SPM yang diajukan ke KPPN digunakan sebagai dasar penerbitan SP2D.

Dalam pencairan anggaran belanja negara, KPPN melakukan penelitian dan pengujian atas SPM yang disampaikan oleh PPSPM.

Penelitian SPM meliputi:

  1. meneliti kelengkapan dokumen pendukung SPM.
  2. meneliti kebenaran SPM, yang meliputi:
    1. meneliti kesesuaian tanda tangan PPSPM pada SPM dengan spesimen tanda tangan PPSPM pada KPPN.
    2. memeriksa cara penulisan/pengisian jumlah angka dan huruf pada SPM.
    3. memeriksa kebenaran penulisan dalam SPM, termasuk tidak boleh terdapat cacat dalam penulisan.

Pengujian SPM meliputi:

  1. Menguji kebenaran perhitungan angka atas beban APBN yang tercantum dalam SPM.
    Pengujian kebenaran perhitungan angka merupakan pengujian kebenaran jumlah belanja/pengeluaran dikurangi dengan jumlah potongan/penerimaan dengan jumlah bersih dalam SPM.
  2. Menguji ketersediaan dana pada kegiatan/output/jenis belanja dalam DIPA dengan yang dicantumkan pada SPM.
  3. Menguji kesesuaian tagihan dengan data perjanjian/kontrak atau perubahan data pegawai yang telah disampaikan kepada KPPN.
  4. Menguji persyaratan pencairan dana, yang meliputi:
    1. Menguji SPM UP berupa besaran UP yang dapat diberikan.
    2. Menguji SPM TUP meliputi kesesuaian jumlah uang yang diajukan pada SPM TUP dengan jumlah uang yang disetujui Kepala KPPN.
    3. Menguji SPM PTUP meliputi jumlah TUP yang diberikan dengan jumlah uang yang dipertanggungjawabkan dan kepatuhan jangka waktu pertanggungjawaban.
    4. Menguji SPM GUP meliputi batas minimal revolving dari UP yang dikelola.
    5. Menguji SPM LS Non Belanja Pegawai berupa kesesuaian data perjanjian/kontrak pada SPM LS dengan data perjanjian/kontrak yang tercantum dalam Kartu Pengawasan Kontrak KPPN.
    6. Menguji SPM LS Belanja Pegawai sesuai dengan prosedur standar operasional yang ditetapkan oleh Direktur Jenderal Perbendaharaan.
  5. Menguji kesesuaian nilai potongan pajak yang tercantum dalam SPM dengan nilai pada SSP.

Dalam hal terdapat UP tahun anggaran sebelumnya belum dipertanggungjawabkan, pengujian SPM UP meliputi:

  1. kesesuaian jumlah uang dan keabsahan bukti setor pengembalian sisa UP tahun anggaran yang sebelumnya.
  2. kesesuaian jumlah potongan UP pada SPM UP dengan sisa UP tahun anggaran yang sebelumnya.

Dalam hal jumlah uang yang harus dipertanggungjawabkan kurang dari jumlah TUP yang diberikan, harus disertai dengan bukti setor pengembalian TUP yang telah dilakukan konfirmasi KPPN. Ketentuan menyertakan bukti setor tidak berlaku dalam hal SPM-PTUP diajukan ke KPPN dalam rangka:

  1. TUP harus dipertanggungjawabkan dalam waktu 1 bulan dan dapat dilakukan secara bertahap.
  2. Kepala KPPN memberikan persetujuan perpanjangan pertanggungjawaban TUP yang melampaui 1 bulan dengan pertimbangan KPA harus mempertanggungjawabkan TUP yang telah dipergunakan.

Dalam rangka pengawasan dan pengamanan terhadap pengembalian pembayaran jaminan uang muka, KPPN melakukan pencatatan atas pembayaran jaminan uang muka menggunakan aplikasi SP2D. Pencatatan atas pembayaran jaminan uang muka dibuat sesuai format sebagaimana tercantum dalam Lampiran XV Peraturan Menteri Keuangan Nomor 190/PMK.05/2012.

Kepala KPPN mencairkan jaminan uang muka berdasarkan:

  1. Surat Kuasa bermaterai cukup dari PPK kepada Kepala KPPN untuk mencairkan jaminan.
  2. Surat pernyataan yang ditandatangani oleh KPA yang menyatakan bahwa telah terjadi pemutusan perjanjian/kontrak dengan penyedia barang jasa.

Ketentuan mengenai persyaratan, tata cara pembayaran, pengujian, pengembalian, dan penatausahaan jaminan uang muka diatur dengan Peraturan Dirjen Perbendaharaaan.

Ad blocker interference detected!


Wikia is a free-to-use site that makes money from advertising. We have a modified experience for viewers using ad blockers

Wikia is not accessible if you’ve made further modifications. Remove the custom ad blocker rule(s) and the page will load as expected.