FANDOM


Pengadaan Barang/Jasa Melalui e-PrEdit

Pengadaan barang/jasa secara elektronik (electronic government procurement) adalah proses pengadaan barang/jasa pemerintah yang pelaksanaannya dilakukan secara elektronik yang berbasis web/internet dengan memanfaatkan fasilitas teknologi komunikasi dan informasi. Layanan ini dilaksanakan oleh LPSE (Layanan Pengadaan Secara Elektronik) Nasional, yang secara nasional dilaksanakan di bawah koordinasi Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah. Adapun beberapa tugas LKPP termasuk mengembangkan Sistem Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah secara elektronik dan menetapkan arsitektur sistem informasi yang mendukung penyelenggaraan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah secara elektronik.

Tujuan pengadaan barang/jasa pemerintah secara elektronik adalah sebagai berikut:

  1. Meningkatkan transparansi dan akuntabilitas;
  2. Meningkatkan akses pasar dan persaingan usaha yang sehat;
  3. Memperbaiki tingkat efisiensi proses pengadaan;
  4. Mendukung proses monitoring dan audit;
  5. Memenuhi kebutuhan akses informasi yang real time.

Gubernur/Bupati/Walikota atau K/L/I membentuk LPSE untuk menfasilitasi Pejabat Pengadaan Barang/Jasa dalam melaksanakan pengadaan barang/jasa pemerintah. ULP/Pejabat Pengadaan pada K/L/Perguruan Tinggi/BUMN yang tidak membentuk LPSE dapat melaksanakan Pengadaan secara elektronik dengan menjadi pengguna dari LPSE K/L/D/I lain yang terdekat. Adapun fungsi LPSE adalah sebagai administrator sistem elektronik, unit registri dan verifikasi pengguna dan unit layanan pengguna. Penyelenggaraan LPSE didahului Kesepakatan Tingkat Pelayanan antara K/L/D/I dengan LKPP.

Adapun LPSE dalam rangka pengadaan barang/jasa melaksanakan tugas-tugas sebagai berikut:

  1. Memfasilitasi PA/KPA mengumumkan rencana umum pengadaan.
  2. Memfasilitasi ULP menayangkan pengumuman pelaksanaan pengadaan.
  3. Memfasilitasi ULP/Pejabat Pengadaan melaksanakan pemilihan penyedia barang/jasa secara elektronik.
  4. Memfasilitasi Penyedia Barang/Jasa dan pihak-pihak yang berkepentingan menjadi pengguna SPSE.
  5. Melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh pimpinan K/L/D/I.

LPSE tidak melaksanakan dan tidak bertanggung jawab terhadap pembuatan paket pengadaan barang/jasa pemerintah, penentuan metode dan persyaratan pengadaan, penyusunan jadwal pengadaan dan perubahannya, isi dokumen pengadaan beserta addendumnya, isi pengumuman, isian data kualifikasi dari penyedia barang/jasa, berita acara pemberian penjelasan, isi dokumen penawaran, hasil evaluasi, berita acara hasil pelelangan/seleksi/pemilihan langsung, penetapan pemenang dan pengumuman, serta isi sanggahan dan jawaban.

Pengadaan barang/jasa pemerintah secara elektronik meliputi e-tendering dan atau e-purchasing. E-tendering adalah tata cara pemilihan Penyedia Barang/Jasa yang dilakukan secara terbuka dan dapat diikuti oleh semua Penyedia Barang/Jasa yang terdaftar pada sistem pengadaan secara elektronik dengan cara menyampaikan 1 (satu) kali penawaran dalam waktu yang telah dengan menggunakan sistem pengadaan elektronik yang diselenggarakan oleh LPSE.

Sedangkan E-Purchasing adalah tata cara pembelian Barang/Jasa melalui sistem katalog elektronik. Dimana yang dimaksud dengan katalog elektronik atau ECatalogue adalah sistem informasi elektronik yang memuat daftar, jenis, spesifikasi teknis dan harga barang tertentu dari berbagai Penyedia Barang/Jasa Pemerintah.

Berdasarkan draft perubahan Perpres 54 Tahun 2012 tanggal 28 Maret 2012, barang/jasa yang akan dicantumkan dalam katalog elektronik ditetapkan oleh LKPP. Dengan ketentuan bahwa Barang/Jasa yang dapat dimasukkan ke dalam katalog adalah barang/jasa yang sudah tersedia dan sudah terjadi kompetisi di pasar, antara lain kendaraan bermotor, alat berat, peralatan IT, alat kesehatan, obat-obatan, sewa penginapan/hotel/ruang rapat, tiket pesawat terbang, dan pengadaan benih.

E-tendering meliputi proses pengumuman Pengadaan Barang/Jasa sampai dengan pengumuman pemenang dengan melibatkan pihak-pihak yang terkait yaitu PPK, ULP/Pejabat Pengadaan dan Penyedia Barang/Jasa.

Secara umum, alur proses aplikasi LPSE (Layanan Pengadaan Secara Elektronik) Nasional, yaitu:

  1. Persiapan lelang.
    Dalam persiapan lelang, terdapat kegiatan pembentukan ULP/Pejabat Pengadaan, pembuatan lelang, dan pengumuman lelang kepada rekanan melalui aplikasi Layanan Pengadaan Secara Elektronik Nasional. Persiapan lelang melibatkan admin agency, PPK, dan ULP.
  2. Metode pemilihan, seleksi, dan evaluasi penyedia barang/jasa secara elektronik pada dasarnya sama dengan metode pelaksanaan lelang nonelektronik yang diatur dalam Perpres 54 Tahun 2010 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah namun pelaksanaannya dilakukan secara elektronik.
  3. Metode penyampaian dokumen dapat dilakukan dengan cara:
    1. Metode e-lelang pascakualifikasi dengan satu file;
    2. Metode e-lelang pascakualifikasi dengan dua file;
    3. Metode e-lelang prakualifikasi dengan satu file;
    4. Metode e-lelang prakualifikasi dengan dua file.

Untuk dapat mengikuti lelang melalui aplikasi Layanan Pengadaan Secara Elektronik Nasional, terlebih dahulu perusahaan harus mendaftar untuk menjadi rekanan di situs yang telah disediakan oleh LPSE.

Melalui proses pengadaan barang/jasa pemerintah secara elektronik ini diharapkan akan lebih meningkatkan dan menjamin terjadinya efisiensi, efektifitas, transparansi, dan akuntabilitas dalam pembelanjaan uang negara. Selain itu, proses pengadaan barang/jasa pemerintah secara elektronik ini juga dapat lebih menjamin tersedianya informasi, kesempatan dan peluang usaha, serta mendorong terjadinya persaingan yang sehat dan terwujudnya aspek keadilan (non discriminative) bagi seluruh pelaku usaha yang bergerak di bidang pengadaan barang/jasa pemerintah.

Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah Secara Elektronik Khusus Dalam Lingkup Kementerian KeuanganEdit

Untuk lebih meningkatkan efisiensi, efektifitas dan transaparansi, persaingan sehat dan akuntabilitas dalam pelaksanaan pengadaan barang/jasa, Kementerian Keuangan telah membentuk LPSE pada tahun 2008.

Setiap satuan kerja yang melaksanakan pengadaan barang/jasa dengan metode pelelangan, wajib melaksanakan pengadaan secara elektronik, untuk hal-hal sebagai berikut :

  1. Semua paket pekerjaan di lingkungan Kantor Pusat termasuk instansi vertikal Kemenkeu yang berada di Jakarta;
  2. Paket pekerjaan diatas Rp500.000.000,- untuk seluruh satker kemenkeu di wilayah Jawa;
  3. Paket pekerjaan di atas Rp200.000.000,- untuk satker wilayah NAD, Sumut, Sumsel, Kepulauan Riau, Kalbar, Kaltim, Kalsel, Sulsel, Sulut, Gorontalo, Bali, NTT, Ambon, Papua;
  4. Peket pekerjaan Jasa Konsultansi di atas Rp200.000.000,- untuk satker di luar wilayah a, b, c tersebut.
  5. Paket pekerjaan dengan nilai di luar ketentuan pada huruf a, b, c dianjurkan untuk dilakukan secara elektronik melalui LPSE Kemenkeu.

Pengadaan barang/jasa secara elektronik dilaksanakan pada LPSE Kemenkeu di wilayah Satker tersebut berada dengan ketentuan:

  1. Apabila LPSE Kemenkeu pada Propinsi satker tersebut sulit dijangkau, pengadaan barang/jasa secara elektronik dapat dilaksanakan melalui LPSE Kemenkeu terdekat.
  2. Apabila dalam wilayah propinsi satker belum terdapat LPSE Kemenkeu, pengadaan secara elektronik dilakukan sebagai berikut:
    1. Menggunakan LPSE Kemenkeu pada Propinsi terdekat.
    2. Menggunakan LPSE Kemenkeu pada Kantor Pusat Unit Eselon I masing-masing satker.

Ad blocker interference detected!


Wikia is a free-to-use site that makes money from advertising. We have a modified experience for viewers using ad blockers

Wikia is not accessible if you’ve made further modifications. Remove the custom ad blocker rule(s) and the page will load as expected.